MAKASSAR, KabarMedan.com | Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar memutuskan menolak gugatan perdata senilai Rp 100 triliun yang ditujukan kepada 6 media, yakni Antara, TerkiniNews, CelebesNews, MakassarToday, KabarMakassar dan RRI.
Penolakan atas gugatan perdata yang dilayangkan M. Akbar Amir, pria yang mengaku sebagai Raja Tallo, dibacakan dalam sidang putusan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Jahoras Siringo Ringo serta anggota Majelis, Rusdiyanto Loleh dan Angeliky Handajani Day, Rabu (14/9/2022).
Ketua Majelis Hakim Jahoras Siringo Ringo, saat membacakan putusan menimbang bahwa gugatan penggugat dinilai prematur sehingga tidak dapat diterima.
Majelis Hakim menyatakan, bahwa dalam fakta persidangan tidak ditemukan bukti yang berkaitan dengan penggugat menggunakan hak koreksi dan atau hak jawab, sebagaimana yg diatur dalam Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang Pers serta upaya hukum lainnya, seperti somasi dan mediasi.
“Maka mengenai dalil-dalil substansi mengenai pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan atau belum cukup waktu diputuskan, karena penggugat belum menempuh penyelesaian sengketa jurnalistik atau sengketa pers sebagaimana diatur UU Pers sebagai lex spesialis,” kata Ketua Majelis Hakim.
“Justru penggugat mengakui tidak menjalankan hak koreksi dan hak jawab sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat 2 dan 3 UU 40 tahun 1999 tentang Pers, dimana mekanisme ini sesuai keterangan saksi Ahli Dewan Pers Imam Wahyudi, wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum menempuh jalur hukum perdata dan atau pidana. Bahwa ahli menyatakan berita yang ditayangkan 6 media adalah karya juranlistik,” sambungnya.
Sebelumnya, dalam eksepsi pada butir 1 para tergugat (media) I, IV, V san VI menyatakan gugatan penggugat prematur, penggugat tidak mempunyai legal standing seperti dimaksud tergugat, gugatan pengugat Error in Persona, gugatan penggugat kadaluarsa serta gugatan penggugat tidak lengkap.
“Bahwa eksepsi tergugat terkait balasan gugatan prematur cukup alasan diterima dalam perkara ini,” lanjut Ketua Majelis Hakim.
Sehubungan eksepsi pihak tergugat, maka berdasarkan yudispridensi Mahkamah Agung nomor 2345.K/Sips/2016 19 Desember 2016 juncto putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2284.K/Sips/2017 tanggal 16 Desember 2017 juncto putusan MA 310.K/Sips/2017 tanggal 17 Januari 2018 juncto putusan MA nomor 1996.K/Pdt/2019, tanggal 26 Agustus 2019 yang pada intinya mengandung kaidah hukum suatu surat gugatan yang diajukan terlalu dini atau prematur harus dinyatakan tidak dapat diterima.
“Maka dengan mempedomani yudisprudensial tersebut, telah cukup alasan untuk menghukum penggugat dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menimbang oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka pihak penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang ditetapkan dalam amar putusan ini,” putusnya.
Sementara itu, kuasa hukum tergugat dari Koalisi Pembela Kebebasan Pers Sulsel, Dr. Muh Al Jebra Al Iksan Rauf, SH, MH mengatakan, putusan tersebut merupakan wujud negara mengakui Kebebasan Pers.
“Putusan ini bentuk bahwa memang negara menghargai tentang adanya kebebasan pers, itu dilihat oleh pertimbangan majelis hakim dengan menyatakan, sebelum diajukan kepada pengadilan, terlebih dahulu mengajukan hak jawab maupun koreksi terhadap produk jurnalistik dan apabila tdk direspon baru kemudian keberatan itu dibawa ke ranah Dewan Pers karena dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 sifatnya inperatif, perlu dilalui dimana fakta persidangan, penggugat tidak pernah menggunakan hak jawab maupun hak koreksi selama beberapa tahun ini,” kata Jebra.
Sambungnya, bahwa sebagaimana diketahui ada mekanisme yang harusnya lebih dulu mereka (penggugat) tempuh. Dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 diatur mengenai hak koreksi dan hak jawab yang bisa dibawa ke ranah Dewan Pers bilamana pihak media mengabaikan kedua hak tersebut.
Kuasa Hukum RRI (tergugat VI), Eza Mahardika menambahkan, bahwa majelis hakim dalam perkara ini telah memeriksa dan menyidangkan perkara dengan sangat cermat dan teliti, sehingga mengeluarkan keputusan yang tepat sesuai dengan ketentuan mekanisme hukum yang berlaku.
“Kami jadikan moment ini sebagai moment perjuangan kemerdekaan pers sekaligus pembelajaran bagi jurnalis agar bisa lebih baik lagi menjalankan tugas sebagai jurnalistik,” tukasnya.
Terpisah, kuasa hukum penggugat Mukadi Saleh mengaku, pihaknya belum memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan majelis hakim.
“Masih akan dibicarakan lagi dengan tim kuasa hukum, akan dilakukan upaya banding atau bagaimana,” kata Mukadi.
Ditanyakan apakah puas atau tidak atas putusan tersebut, Mukadi menyatakan pihaknya harus puas atas keputusan Majelis Hakim, karena tidak diintervensi oleh siapa pun, mulai dari penggugat dan tergugat.
Diberitakan, 6 media di Kota Makassar diperkarakan ke PN Makassar dalam kasus perdata. Ada pun 6 media yang digugat berdasarkan data salinan nomor perkara secara online, yakni Antara News, Terkini News, Celebes News, Makassar Today, Kabar Makassar dan RRI, dengan penggugat bernama M. Akbar Amir.
Gugatan M Akbar Amin terhadap 6 media terkait berita konferensi pers tahun 2016, dimana narasumber dalam berita mempertanyakan status M. Akbar Amin sebagai Raja Tallo.
Atas berita itu, M. Akbar Amin mengaku mengalami kerugian senilai Rp 100 triliun akibat pembatalan sejumlah proyek yang diklaimnya.
Kasus ini sendiri mendapat sorotan dari berbagai kalangan, dinilai bisa mengancam kemerdekaan pers karena gugatan yang dapat membangkrutkan perusahaan media.
Selain dari berbagai organisasi jurnalis dan perusahaan media, dukungan juga datang dari Dewan Pers dan Komite Keselamatan Jurnalis atau. [KM-01]
