JAKARTA, KabarMedan.com | Human Rights Working Group (HRWG) mengapresiasi pidato tahunan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, yang memaparkan capaian baik di tingkat regional dan internasional, utamanya dalam berperan serta aktif pada isu Palestina, Rohingya, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dan dibentuknya agensi tunggal “Indonesian Aids”.
Di samping itu, Menlu juga menyoroti berbagai tantangan ke depan seperti “me first diplomacy”, isu-isu keamanan tradisional utamanya terorisme, perang dagang, dan tantangan dunia baru di era digital dengan meningkatnya hoax.
Menlu juga menyampaikan empat prioritas diplomasi Indonesia ke depan; antara lain diplomasi kedaulatan negara, perlindungan warga negara, diplomasi ekonomi, dan kemanusian serta perdamaian, khususnya melalui perannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
“Bagi HRWG, berbagai tantangan dan prioritas terebut, hanya akan berhasil dilalui jika Indonesia terus menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi di dalam merespon dan menyelesaikan –dengan dukungan-dukungan kementerian dan lembaga serta partisipasi masyarakat sipil,” kata Deputi Direktur HRWG, Daniel Awigra, Rabu (9/1/2019).
Menurutnya, diplomasi kedaulatan yang utamanya menyoal isu Papua, tidak akan berhasil jika Pemerintah masih menggunakan pendekatan keamanan dan cara-cara represif di sana. Perlindungan WNI, utamanya pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor rentan seperti pekerja rumah tangga, dan anak buah kapal juga diperlukan.
“Indonesia seharusnya memiliki kerangka hukum nasional yang kuat dengan meratifikasi konvensi ILO 189 tentang kerja layak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), dan Konvensi ILO 188 tentang hak dan kewajiban anak buah kapal perikanan, sayangnya justru tidak disebut dalam pidato Menlu,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, diplomasi untuk kerjasama ekonomi, misalnya untuk melindungi produksi sawit, juga harus dibarengi dengan penegakan prinsip-prinsip HAM dan keadilan ekologi dalam bisnis dan investasi. Jika tidak, laju investasi yang tanpa mengindahkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia dan keadilan lingkungan akan menjadi ancaman tersendiri.
“Di tengah trend global yang menuju pada “me first diplomacy” dan krisis nilai-nilai multi lateralisme, Indonesia justru dapat mengambil peluang di kancah global dengan perannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan pencalonan Indonesia kembali untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB,” paparnya.
Peran ini menurut Daniel, harus dimaksimalkan dengan mendorong penyelesaian konflik dan perang dengan tetap memegang prinsip-prinsip hak asasi manusia dengan dukungan “Indonesian Aids”. Hal ini harus diikuti dengan kemauan politik yang kuat baik di dalam dan luar negeri untuk mendorong tercapainya tujuan diplomasi kemanusiaan dan perdamaian.
Di tingkat regional, meski mendukung Thailand sebagai Ketua ASEAN tahun 2019, tetap saja, Indonesia harus memainkan peran untuk mendorong demokrasi dan penghargaan HAM di Thailand –yang kini dikuasai oleh junta militer, dan pemajuan HAM di negara-negara ASEAN.
“Indonesia, melalui Menlu, bersama dengan menteri luar negeri ASEAN lain, harus lebih mendorong peran Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN (AICHR), untuk turut aktif dalam merespon situasi HAM yang terus digerus oleh krisis demokrasi di kawasan yang stagnan dan terbilang mundur,” pungkas Daniel. [KM-01]
