MEDAN, KabarMedan.com | Pencegahan, penanganan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Sumatera Utara kedepan akan semakin tersinergi pelaksanaannya melibatkan pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha, lembaga profesi dan media massa.
Optimisme tersebut setelah Gubernur Sumut membentuk Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Sumut melalui Keputusan Nomor 188.44/742/KPTS/2017.
Ketua Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Sumut, Misran Lubis, S.Ag, mengatakan forum tersebut dibentuk sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2/2017, tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Pengembangan forum komunikasi multi stakeholders yang terdiri dari unsur pemerintah, lembaga masyarakat, media dan sektor bisnis ini merupakan satu rekomendasi penyelenggaraan PUSPA Nasional tahun 2016 dan PUSPA Daerah Sumatera Utara, 26-28 April 2017 di Medan,” kata Misran, Kamis (4/1/2018).
“Jadi, ini sebagai respon pemerintah Sumatera Utara dengan pertimbangan bahwa kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak harus segera dihapuskan dan dalam pencegahan, penanganan dan pemberdayan perempuan, anak dan kelompok sebagai korban harus disinergikan antara pemerintah, LSM, dunia usaha, lembaga profesi dan media massa,” tambahnya.
Misran mengatakan, ada tujuh tugas yang dimandatkan dalam keputusan tersebut seperti menyusun rencana aksi daerah sinergi kemitraan untuk kesejahteraan perempuan dan anak, memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah provinsi tentang penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak, memobilisasi dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga masyarakat yang peduli dengan isu perempuan dan anak, membangun komunikasi dan mediasi kerjasama multipihak sektor bisnis, pemerintah, lembaga masyarakat dan media.
“Kita juga akan memperkuat jaringan forum komunikasi kabupaten/kota,kecamatan sampai ke desa/kelurahan serta membantu koordinasi penyelesaian masalah aktual kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia dan kesenjangan sosial ekonomi bagi perempuan di Sumatera Utara,” ujarnya.
Forum PUSPA ini akan selalu mempromosikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan perempuan dan anak. “Harapan kita, dengan aktifnya Forum Pini, akan a mempercepat pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sehingga semua korban dapat ditangani secara proporsional,” pungkasnya. [KM-03]
