MEDAN, KabarMedan.com | Menteri Koordinator Bidang Kebijakan dan Pergerakan Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sumatera Utara (USU), Halim Wijaya menanggapi pertanyaan mengenai tidak adanya gejolak demonstrasi di Kota Medan pada Senin (11/4/2022).
Sebagaimana yang diketahui, tanggal 11 April menjadi momentum pergerakan nasional di mana, seluruh Indonesia disebut akan turun serentak menyampaikan tuntutannya.
“Kami berangkat dari sektor masalah di antaranya, yang pertama wacana tiga periode, penundaan pemilu dan harga pangan yang naik. Dari Maret sampai sekarang kami masih bergerilya untuk mengkonsolidasikam BEM se-Kota Medan bahkan ranah internal. Nah, di awal bulan empat, itu sudah mulai naik isu-isu terkait penundaan pemilu sehingga di nasional mereka aksi besar-besaran di Kantor KSP maupun yang di Istana,” ujarnya.
Ia menyebut BEM USU bersama BEM Sekawasan yang tergabung dalam BEM Sumut Bersatu telah melakukan konsolidasi sejak awal April. Namun menurutnya perlu pembahasan yang membutuhkan lebih banyak waktu sebelum akhirnya turun ke jalan.
“Kami tidak mau bahwa kesannya aksi di tanggal 11 ini menjadi aksi yang ikut-ikutan, aksi yang menjadi momentum tapi tidak punya esensi, hanya memperkuat eksistensi. Hal-hal seperti itu lah yang kami hindari,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada kewajiban untuk turun khusus di tanggal 11 April ini, semua tentu harus dikembalikan pada kesiapan kampus masing-masing.
“Siapa yang menyuruh aksi tanggal 11, kan tidak ada. Itu kan hanya ultimatum dari BEM nasional khususnya BEM SI untuk aksi, tapi itu kembali lagi ke internal kampus masing-masing. Hari ini, USU tidak mau menjadi massa aksi yang liar, kata dia.
Menuju gejolak aksi yang diperkirakan akan dilakukan dalam minggu ini, Halim mengungkap konsolidasi kuat diperlukan agar tidak terjadinya konflik horizontal dan benturan dengan sesama mahasiswa. Ia pun memperkirakan massa aksi yang turun nantinya akan berjumlah di atas 1.000 orang yang terdiri dari belasan BEM sekawasan.
“Kita akan mengevaluasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang menjadi pro kontra dan menyebabkan utang negara melonjak. Kami berusaha menyoroti bagaimana keberpihakan pemerintah dengan pendidikan di Indonesia, bagaimana hari ini sistem negara untuk mewujudkan kesetaraan tenaga pendidik di daerah tertinggal,” ungkapnya.
“Kami meminta pemerintah untuk menghapus kenaikan PPN satu persen yang awalnya 10 persen menjadi 11 persen. Kita menolak upaya dugaan perubahan konstitusi dan penundaan pemilu. Jokowi selalu berstatemen bahwa akan patuh pada konstitusi, sekali lagi, konstitusi itu bisa diubah,” pungkasnya. [KM-06]
