MEDAN, KabarMedan.com | Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Adlan mengaku heran dengan banyaknya pemberitaan yang muncul terkait dugaan kasus jual beli jabatan kepala sekolah.
“Saya tanya balik ke medianya, mereka pun ga bisa jawab. Terkait jabatan apa yang dijual belikan, kepada siapa dijual belikan,” jelas Adlan, dalam rapat pembahasan P-APBD Kota Medan tahun 2021, Senin (27/9/2021).
Ia mengaku pihaknya telah membuat perjanjian di atas materai terkait tidak adanya pungutan biaya dalam pengangkatan jabatan kepala sekolah.
“Tidak ada satu rupiah pun yang dibebankan kepada kepala sekolah yang baru saja diangkat,” tegasnya.
Adlan menambahkan pihaknya hanya memiliki wewenang untuk mengangkat Plt Kepala Sekolah.
Saat ini, ada sembilan Kepala Sekolah yang sudah pensiun. Sementara yang sudah memiliki sertifikat Kepala Sekolah ada 13 orang.
“Kita tidak ada wewenang menjual belikan jabatan. Kita cuma mengangkat Plt saja. Sejak saya jadi Kadis, saya sudah buat larangan pungli di lingkungan Disdik Medan,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Medan, Haris Kelana Damanik dalam rapat pembahasan P-APBD 2021 Kota Medan sempat mempertanyakan dugaan kasus jual beli jabatan di Dinas Pendidikan Kota Medan, khususnya jabatan Kepala Sekolah (Kepsek).
“Agak sedikit riskan kami mendengarnya bahwa Kejaksaan Tinggi Sumut sedang mengusut kasus jual beli jabatan di Disdik,” kata Politisi dari Fraksi Gerindra itu.
Menurutnya, dugaan kasus jual beli jabatan itu benar-benar membuat syok Komisi II. Mengingat anggaran Dinas Pendidikan Kota Medan terbilang cukup besar.
“Kami juga tahunya dari informasi yang telah beredar di media. Bagaimanalah pak Kadis menanggapi ketika media mengkonfirmasi masalah itu ke Pak Kadis. Karena tak mungkin media menaikkan berita tanpa konfirmasi dulu ke pak Kadis,” ucapnya. [KM-07]
