Oleh: Muhammad Ferdian Syahputra | TikTok kini bukan lagi sekadar ruang hiburan. Di balik video joget, tren suara viral, dan konten ringan, platform ini telah menjelma menjadi arena baru komunikasi politik. Pesan-pesan politik yang dulu disampaikan lewat pidato panjang, debat formal, atau wawancara serius di televisi, kini hadir dalam video singkat berdurasi kurang dari satu menit.
Fenomena ini semakin terasa di Indonesia. Banyak tokoh politik mulai aktif membangun citra dan menyampaikan pesan melalui TikTok, terutama untuk menjangkau generasi muda. Platform ini dianggap efektif karena mampu menghadirkan politik dengan cara yang lebih santai, personal, dan dekat dengan keseharian masyarakat.
Dalam beberapa tahun terakhir, publik Indonesia disuguhi berbagai konten politik di TikTok. Mulai dari politisi yang mengikuti tren populer, menanggapi isu nasional dengan bahasa ringan, hingga menampilkan sisi personal mereka di luar forum resmi. Strategi ini sengaja digunakan untuk mematahkan kesan kaku dan elitis yang selama ini melekat pada dunia politik.
Gaya komunikasi semacam ini menunjukkan bahwa politik tidak lagi harus selalu disampaikan secara formal. Di era digital, kedekatan emosional sering kali lebih efektif dibandingkan paparan program yang panjang dan teknis. Namun, di balik kesederhanaan tersebut, pesan politik mengalami proses penyaringan dan pemadatan agar sesuai dengan karakter TikTok yang serba cepat dan visual.
Fenomena komunikasi politik di TikTok dapat dipahami melalui teori Agenda Setting. Teori ini menjelaskan bahwa media tidak selalu menentukan apa yang harus dipikirkan masyarakat, tetapi berperan besar dalam menentukan isu apa yang dianggap penting untuk diperhatikan.
Di TikTok, isu politik yang sering muncul di linimasa pengguna secara perlahan akan dianggap relevan dan layak dibicarakan. Ketika suatu topik diangkat berulang kali oleh politisi atau akun dengan jangkauan besar, isu tersebut masuk ke ruang percakapan publik, bahkan bisa menggeser isu lain yang lebih substansial.
Dalam konteks ini, TikTok berfungsi sebagai media yang ikut membentuk agenda publik, sejajar dengan media arus utama. Banyak orang justru mengenal tokoh politik atau isu tertentu dari potongan video singkat, bukan dari pemberitaan mendalam.
Untuk memahami mengapa pesan politik di TikTok cukup efektif, teori Uses and Gratifications menjadi relevan. Teori ini memandang audiens sebagai pihak aktif yang menggunakan media sesuai dengan kebutuhannya.
Sebagian besar pengguna TikTok, khususnya generasi muda, membuka aplikasi ini bukan untuk mencari informasi politik. Mereka datang untuk hiburan, mengisi waktu luang, atau mengikuti tren. Namun, ketika pesan politik dikemas secara ringan, emosional, atau menghibur, pesan tersebut tetap dikonsumsi tanpa terasa menggurui.
Inilah sebabnya konten politik yang terlalu serius sering kali kurang mendapat perhatian di TikTok. Sebaliknya, pesan yang dibalut humor atau cerita singkat justru lebih mudah diterima dan diingat.
Meski efektif menjangkau audiens luas, komunikasi politik di TikTok juga menyimpan tantangan. Format video singkat berpotensi menyederhanakan isu politik yang kompleks. Kebijakan publik yang seharusnya dipahami secara utuh bisa tereduksi menjadi slogan atau potongan narasi tanpa konteks.
Dalam beberapa kasus, politik lebih tampil sebagai tontonan dibandingkan ruang diskusi. Popularitas konten kerap menjadi tujuan utama, sementara substansi pesan berada di urutan berikutnya. Kondisi ini berisiko membentuk pemahaman politik yang dangkal di tengah masyarakat. Selain itu, algoritma TikTok cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Akibatnya, pengguna bisa terjebak dalam sudut pandang yang itu-itu saja tanpa mendapat perspektif berbeda.
Di tengah derasnya arus konten politik di TikTok, literasi media menjadi kebutuhan penting. Masyarakat perlu menyadari bahwa tidak semua pesan politik yang viral memiliki kualitas informasi yang baik. Video singkat bisa membangun kesan, tetapi belum tentu memberikan pemahaman yang utuh. Bagi politisi, TikTok memang menjadi alat komunikasi yang efektif. Namun, bagi publik, sikap kritis tetap diperlukan agar tidak mudah terpengaruh oleh pencitraan semata.
TikTok menandai babak baru dalam komunikasi politik di Indonesia. Pesan yang singkat, visual, dan emosional terbukti mampu menjangkau audiens luas, terutama generasi muda. Melalui kacamata teori Agenda Setting dan Uses and Gratifications, dapat dipahami bahwa TikTok bukan hanya platform hiburan, melainkan ruang strategis dalam pembentukan opini publik.
Tantangan ke depan bukan sekadar membuat konten politik yang viral, melainkan memastikan bahwa pesan yang disampaikan tetap memiliki makna dan tanggung jawab. Di era video singkat, politik seharusnya tidak hanya mudah ditonton, tetapi juga layak dipahami.
Penulis merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nuswantoro.
