MEDAN, KabarMedan.com | Banjir besar yang terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara ditengarai akibat kondisi tata ruang, tata kelola sumber daya air dan drainase kota yang buruk. Pemerintah harus serius melakukan pembenahan tanpa harus menunggu datangnya bencana.
“Contohnya saja ketika hujan sudah berhenti, sungai juga masih bisa menampung debit air, tetapi air yang merendam pemukiman belum juga surut. Ini menunjukkan bahwa sistem drainasenya sangat jelek sekali,” ujar Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Manajemen Sumber Daya Air, Firdaus Ali.
Dalam keterangan tertulis yang diterima dikatakan penataan jaringan drainase Kota Medan merupakan tanggung jawab pemerintah kota dan sudah sangat mendesak dan harus diprioritaskan untuk melindungi warga dari ancaman banjir dan genangan.
“Ini tata dan pola pemanfaatan ruang Kota Medan salah implementasi. Pemerintah kota harus betul-betul serius dan kerja keras membenahinya, jangan lagi menunggu bencana datang lagi baru kemudian saling menyalahkan,” katanya.
Menurutnya, Pemerintah Kota Medan juga harus proaktif melakukan pendekatan dan koordinasi dengan pemda sekitar Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun yang merupakan daerah hulu dari 9 sungai yg melewati Kota Medan.
Tidak kalah penting adalah kemampuan melobi dan meyakinkan Pemerintah Pusat untuk memberikan bantuan teknis karena kemampuan fiskal Pemkot Medan sangat terbatas untuk bisa mengatasi masalah banjir di Kota Ketiga Terbesar di Indonesia ini.
Selain tata ruang dan sistem drainase, kata dia, banjir di Kota Medan akibat belum selesainya pembangunan Bendungan Lau Simeme yang berlokasi di Desa Kuala Dekah, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang. Menurut Firdaus yang juga merupakan Wakil Presiden Dewan Air Asia ini, Bendungan Lau Simeme ini merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tata kelola air, khususnya banjir di Kota Medan.
Bendungan tersebut didisain memiliki kapasitas tampung 22 juta meter kubik yang jika selesai bisa mengurangi 60 persen beban air limpasan (banjir) yang selama ini selalu mengancam Kota Medan. Bendungan Lau Simeme, lanjut dia, merupakan solusi yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat.
“Namun, hingga saat ini realisasi pembangunannya baru sekitar 20 persen disebabkan oleh masalah pembebasan lahan/tanah yang merupakan kewajiban/tanggung jawab pemerintah daerah. Padahal kalau bendungan ini selesai, 60 persen beban banjir di Medan bisa kita atasi,” kata pakar tata kelola air perkotaan dari Universitas Indonesia ini.
Banjir merendam rumah yang didiami 1.983 KK atau 5.965 jiwa yang tersebar di tujuh kecamatan di Kota Medan, Sumatera Utara sejak Jumat dini hingga Minggu belum juga surut. Adapun tujuh kecamatan terendam banjir yakni Kecamatan Medan Maimun, Medan Johor, Medan Selayang, Medan Tuntungan, Medan Baru, Medan Petisah dan Medan Polonia. [KM-05]
