Oleh: Padian Adi S. Siregar
Rencana pengadaan Laptop dan Tablet bagi anggota DPRD Medan sebesar 1 milyar rupiah, dinilai tidak memiliki sensitifitas sosial. Berdalih fasilitas laptop dan tablet diusulkan untuk mendukung kinerja menampung aspirasi warga.
Sangat tidak logis, alasan yang diungkapkan sekretariat dan beberapa anggota DPRD, penyedian laptop dan tablet sangat mendesak direalisasikan. Seolah ingin mengenyampingkan keberadaan pegawai yang membantu mendokumentasikan aktivitas dan hasil kerja anggota DPRD, sekretariat DPRD Medan “sedang berusaha” membodohi rakyat.
DPRD Medan tidak peka terhadap derita yang dialami warga Medan. Di saat masyarakat sedang menderita dengan pelayanan publik dan kondisi infrastruktur yang buruk, DPRD Medan menyandera Pemko Medan untuk memenuhi permintaan laptop dan tablet baru. Sangat tidak masuk akal, kondisi komputer yang lama di DPRD Medan masih baik dan layak pakai harus diganti dengan laptop baru dengar harga yang mahal.
DPRD Medan idealnya hadir ke masyarakat untuk meraih simpati dengan meringankan penderitaan rakyat, bukan malah sebaliknya mengkhianati amanah rakyat meminta fasilitas pribadi tetapi berdalih untuk kepentingan rakyat. DPRD Medan seharusnya berada di garda terdepan mengkritisi kinerja Pemko Medan yang buruk dan mendesak pelayanan publik berpihak kepada rakyat.
Ibarat kata bijak, “kalau tak bisa berbuat apa-apa apalagi membantu, pinomat jangan membebani dan menambah penderitaan”. Tetapi, karena DPRD Medan adalah wakil warga Medan dan makan gaji dari uang rakyat, ya harus bekerja untuk rakyat Medan jugalah bukan seperti penjajah yang menyiksa rakyat lewat kepercayaan yang diberikan rakyat.
Selain alasan kebutuhan laptop dan tablet yang dinilai mengada-ngada dan tidak memiliki urgensi. Ditinjau dari segi anggaran juga sangat tidak masuk akal sebesar Rp1 milyar dengan rincian 34 laptop, 5 Tablet dan beberapa komputer, patut diduga terjadi mark-updan menyalahi spesifikasi kebutuhan. DPRD Medan disinyalir meminta fasilitas laptop dan tablet bukan untuk menunjang kebutuhan, tetapi hanya “gaya-gayaan” mengikuti tren brand tertentu jika dikaji dari anggaran sebesar Rp1 milyar.
Di sisi lain, Pemko Medan tidak seharusnya memenuhi permintaan DPRD Medan untuk memberikan fasilitas Laptop dan Tablet, apalagi DPRD Medan baru saja mendapatkan fasilitas mobil dinas baru. Tentu akan lebih baik anggaran yang ada bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih dirasakan warga Medan.
Walikota Medan harus lebih berani menolak kehendak DPRD Medan dengan dalih kondisi infrastruktur yang buruk yang harus dibenahi. Tetapi, ketika Walikota Medan dengan cepat memenuhi permintaan DPRD Medan bukan tidak mungkin fasilitas laptop dan tablet baru adalah upaya pejabat Pemko Medan meninabobokan DPRD Medan tidak bekerja untuk rakyat.
Warga Medan tidak boleh membiarkan pengadaan laptop dan tablet untuk anggota DPRD Medan terealisasi, karena permintaan ini hanya untuk kepentingan pribadi berkedok kepentingan masyarakat, serta DPRD Medan sedang melakukan pembohongan publik.
