Oleh: Handika Rosadi | Bencana alam kembali menyapa Sumatera. Setiap kali banjir bandang, gempa bumi, kebakaran hutan, atau letusan gunung terjadi, satu harapan yang selalu bergema dari masyarakat adalah harapan sederhana: negara hadir di saat warganya paling rapuh.
Namun, dari berbagai percakapan publik baik di warung kopi maupun di media sosial muncul pertanyaan yang menggelitik: apakah masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara, atau hanya melihat kerja penanganan bencana lewat kamera media?
Inilah titik di mana sentimen publik menjadi isu penting dalam penanganan bencana. Bukan hanya soal berapa banyak logistik yang dikirim atau berapa orang yang dikerahkan, tetapi soal bagaimana masyarakat merasakan perhatian dan kepedulian itu.
Bantuan yang terlambat bukan sekadar soal teknis, tapi soal rasa dihargai
Di sejumlah daerah terdampak bencana di Sumatera, keluhan paling sering terdengar adalah keterlambatan bantuan. Ketika warga menunggu berjam-jam di pengungsian tanpa informasi jelas, rasa cemas berubah menjadi kemarahan. Dalam situasi kritis, ketidakpastian informasi jauh lebih melukai dibandingkan keterbatasan logistik.
Masyarakat bisa memaafkan kurangnya peralatan, tetapi sulit memaafkan kurangnya komunikasi. Berbagai unggahan korban dan relawan di media sosial menunjukkan fenomena yang serupa, banyak warga merasa harus bersuara keras agar dilihat.
Foto antrean panjang bantuan, video petugas pengungsi yang kebingungan, dan perdebatan antar instansi yang viral di media sosial mempercepat akumulasi sentimen negatif terhadap pemerintah.
Ketika pejabat bicara dengan angka, masyarakat bicara dengan rasa
Dalam banyak konferensi pers, pejabat menjelaskan penanganan bencana menggunakan angka, berapa ton bantuan dikirim, berapa truk yang dikerahkan, berapa miliar anggaran disiapkan. Namun bagi korban bencana yang kehilangan rumah, anggota keluarga, dan sumber penghidupan, angka-angka itu tidak bisa menghapus rasa kehilangan.
Yang publik ingin dengar bukan hanya data, melainkan empati. Sering kali publik merasa respons pejabat kurang sensitif, bahkan menyalahkan korban karena tinggal di area rawan. Komentar seperti itu memperkuat persepsi bahwa penanganan bencana tidak manusiawi. Di titik ini, sentimen publik berubah bukan karena teknis penanganan buruk, tetapi karena komunikasi pemerintah gagal memahami emosi korban.
Masyarakat bukan mengeluh mereka ingin didengar
Ada narasi lama yang selalu muncul, “Masyarakat hanya bisa protes.” Padahal, suara publik justru bisa menjadi rujukan terbaik dalam pengambilan keputusan bencana. Warga lokal sangat paham kondisi sungai, titik rawan longsor, dan kebutuhan riil pengungsi, bahkan sebelum tim respon darurat tiba.
Namun terlalu sering, suara mereka hanya berakhir sebagai data survei, bukan pertimbangan kebijakan. Itulah yang membuat sentimen publik negatif. Masyarakat merasa bukan sebagai subjek yang berhak menentukan masa depannya, melainkan sebagai objek yang menerima keputusan sepihak. Ketika mereka tidak dilibatkan, relokasi dan penataan area rawan menjadi program yang sulit dipahami bahkan sulit diterima.
Penulis merupakan mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Korporat di Universitas Paramadina.
