Oleh: Jeany Berliana Pujiono | Akhir tahun 2025 menjadi masa yang tidak mudah bagi sejumlah wilayah di Sumatra akibat banjir besar yang melanda beberapa kabupaten dan kota. Dampaknya tidak hanya terlihat dari volume korban dan kerugian materiil, tetapi juga dari bagaimana peristiwa ini menjadi konsumsi intensif publik lewat media sosial.
Di platform seperti TikTok dan X, ribuan unggahan membanjiri linimasa dengan konten yang menyoroti gotong?royong warga membantu sesama korban, serta kritik terhadap respons pemerintah yang dianggap lambat, tidak transparan, atau bahkan sekadar melakukan pencitraan.
Unggahan?unggahan yang menampilkan aksi solidaritas ini menjadi viral dan dengan cepat dibagikan oleh banyak pengguna, sehingga narasi tentang lambannya respons pemerintah pun menjadi pusat perhatian publik. Narasi ini berkembang menjadi “isu utama” yang terus didiskusikan, tidak hanya di ruang digital tetapi juga dalam berbagai forum diskusi komunitas dan percakapan sehari?hari.
Fenomena ini menunjukkan lebih dari sekadar ekspresi kekecewaan publik; ia mencerminkan cara media sosial berperan sebagai ruang komunikasi publik yang kuat dalam membentuk persepsi dan prioritas isu. Narasi emosional yang kuat, seperti video warga yang membantu korban banjir dengan penuh kesungguhan, mudah menarik perhatian dan menjadi viral.
Hal ini kemudian berimplikasi pada persepsi publik yang menilai penanganan bencana oleh otoritas negara terlalu lamban atau kurang tepat sasaran, meskipun secara nyata pemerintah telah melakukan upaya koordinasi bantuan darurat dan distribusi logistik. Massa narasi seperti ini pun kemudian memengaruhi bagaimana publik memahami tindakan pemerintah dan apa yang dianggap sebagai respons yang “tepat”.
Untuk memahami dinamika ini secara akademis, teori komunikasi seperti Agenda Setting menjadi sangat relevan. Agenda setting pada dasarnya menyoroti peran media dalam memilih dan menonjolkan isu?isu tertentu sehingga isu itu menjadi perhatian publik yang prioritas.
Dalam kajian komunikasi massa, agenda setting dipahami bukan hanya sebagai proses penyampaian informasi, tetapi sebagai mekanisme di mana media menyiratkan kepada publik apa yang dianggap penting.
Hal ini ditunjukkan dalam studi yang diterbitkan oleh Jurnal Pendidikan Tambusai, yang menjelaskan bahwa media massa, termasuk media berbasis digital, memiliki kemampuan untuk menyeret isu tertentu ke permukaan diskursus publik sehingga isu tersebut dianggap urgen oleh masyarakat.
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, agenda publik yang terbentuk dapat mengikuti apa yang diperhatikan media terlebih dahulu, bukan selalu berdasarkan data objektif atau pertimbangan teknis semata.
Lebih jauh, jurnal Peran Media Sebagai Agenda Setting pada Penyebaran Peringatan Darurat menambahkan bahwa media berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat ketika menyampaikan informasi penting dalam situasi krisis.
Fungsi ini tidak sekadar memberitakan fakta, tetapi turut memengaruhi fokus perhatian publik terhadap isu tertentu. Ketika narasi tertentu terus disorot, bahkan oleh pengguna media sosial biasa, publik cenderung mengadopsi isu tersebut sebagai sesuatu yang paling penting untuk dibicarakan.
Dalam situasi banjir Sumatra, viralnya narasi “warga bantu warga” yang kemudian diikuti kritik terhadap respons pemerintah memperlihatkan bagaimana agenda setting digital bekerja: isu tersebut menjadi sorotan utama dalam ruang publik digital, sehingga publik menganggapnya sebagai persoalan utama yang harus mendapat jawaban cepat dari pemerintah.
Selain agenda setting, Framing Theory juga penting untuk menjelaskan bagaimana isu ini dikonstruksi dan dipahami oleh publik. Framing berkaitan dengan bagaimana informasi disusun, dipilih, dan diberi konteks tertentu sehingga memberikan makna khusus terhadap suatu isu. Framing bukan hanya sekadar memberi tahu fakta, tetapi juga bagaimana fakta itu disajikan sehingga mengarahkan cara orang berpikir tentangnya.
Sebuah penelitian mengenai relasi media, pemerintah, dan publik menunjukkan bahwa media tidak hanya memengaruhi agenda isu tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu tersebut melalui pilihan kata, ikon visual, dan konteks penyampaian informasi. Dalam studi ini, media dikatakan mampu mengarahkan interpretasi publik terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah melalui framing tertentu.
Dalam konteks banjir Sumatra, framing tersebut terlihat ketika unggahan media sosial dan komentar netizen menonjolkan elemen heroik solidaritas warga yang membantu, sedangkan tindakan pemerintah lebih sering dipersepsikan sebagai reaktif atau mepet dengan tenggat waktu setelah konten warga menjadi viral.
Cara penyajian ini memengaruhi cara publik memahami siapa yang “bertindak” dan siapa yang “gagal bertindak”, padahal penanganan operasional bencana seringkali dilakukan secara bertahap dan memiliki banyak variabel teknis yang kompleks.
Kajian akademis lain juga menunjukkan bahwa media dapat memengaruhi pembentukan opini publik terhadap kebijakan pemerintah melalui kombinasi agenda setting dan framing. Dalam penelitian tentang pembentukan opini publik terhadap kebijakan pemerintah, ditemukan bahwa media tidak hanya menonjolkan isu tertentu tetapi juga mengemasnya melalui pola framing seperti konflik, human interest, dan moralitas yang kemudian memengaruhi persepsi masyarakat secara lebih luas. Hal ini menegaskan bahwa cara media menyajikan isu memiliki dampak yang nyata terhadap bagaimana masyarakat menilai tindakan pemerintah.
Penulis melihat fenomena ini sebagai bukti nyata bahwa kekuatan media sosial dalam membentuk persepsi dan prioritas publik saat ini sangat signifikan. Viralitas konten yang menonjolkan solidaritas warga tidak hanya mencerminkan tindakan sosial yang patut diapresiasi, tetapi juga menjadi kritik yang kuat terhadap cara komunikasi pemerintah dalam menjelaskan langkah?langkah penanganan bencana secara rinci.
Dalam banyak kasus, respons teknis yang dilakukan pemerintah di lapangan berada pada jalur yang benar, tetapi minimnya komunikasi efektif menyebabkan narasi di media sosial mengisi ruang interpretasi publik dengan opini yang lebih dramatis.
Ini menunjukkan perlunya pemerintah untuk lebih proaktif dalam komunikasi krisis, bukan hanya dalam penyaluran bantuan secara nyata, tetapi juga dalam menjelaskan proses, kendala, dan progres penanganan secara transparan dan berkelanjutan. Publik modern yang aktif di media sosial menuntut narasi yang cepat, jelas, dan konsisten; ketika pemerintah gagal memenuhi harapan ini, narasi lain seringkali lebih emosional dan mudah tersebar, akan mengambil alih ruang publik digital.
Secara keseluruhan, fenomena banjir Sumatra akhir 2025 menggarisbawahi bahwa agenda setting dan framing tidak hanya merupakan konsep teoretis dalam komunikasi massa, tetapi menjadi kekuatan nyata yang mempengaruhi opini publik dan respons kebijakan publik di era digital.
Keberhasilan penanganan bencana sekarang tidak hanya diukur dari seberapa cepat bantuan disalurkan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mengkomunikasikan tindakan?tindakannya secara efektif kepada publik yang semakin terhubung secara digital.
Penulis merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nuswantoro.
